Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima Kunjungan Kerja UKPBJ Sekretariat Kabinet, Kamis (15/9). Dihadiri langsung oleh Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa (Hartono, S.E), Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, Kepala Bagian Pembinaan/Advokasi dan Kepala Bagian Pengelolaan LPSE serta beberapa Subkoordinator dari masing-masing Bagian berikut staf/jajaran.
Kunjungan Kerja dalam rangka melaksanakan study banding untuk mendapatkan informasi dan masukan terhadap Tingkat Kematangan UKPBJ Sekretariat Kabinet yang saat ini masih berada dilevel 1 (satu), sehubungan Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tingkat Kematangannya sudah berada di Level 3 (tiga), dimana pada Tahun 2018 UKPBJ Provinsi dalam hal ini Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pernah mendapat Penghargaan dari LKPP sebagai Kategori Pusat Keunggulan (center of exellent) Pengadaan Barang/Jasa.
Dalam kesempatan ini Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa (Hartono, S.E), mengatakan UKPBJ Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus berupaya meningkatkan pengembangan dalam hal tingkat Kematangan UKPBJ sesuai dengan persyaratan dan aturan yang ditetapkan oleh LKPP diantaranya Nilai Kematangan yang diperoleh termasuk beberapa variabel yang disyaratkan, salah satunya 17 (tujuh belas) standarisasi LKPP dalam penyelenggaraan sistem layanan Pengadaan Barang/Jasa. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bagian Pengelolaan LPSE (Firdaus Alamsyah, S.T), juga menyampaikan beberapa masukan dan arahan terkait isu strategi/langkah-langkah yang harus disiapkan dalam pelaksanaan Tingkat Kematangan UKPBJ dari tahap perencanaan sampai penilaian akhir dari LKPP secara berjenjang sesuai dengan aturan yang berlaku.
Sebelumnya Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pernah menerima Kunjungan Studi dari beberapa UKPBJ Kementerian/ Badan termasuk UKPBJ Provinsi/Kabupaten/Kota, diantaranya : UKPBJ Kementerian Luar Negeri RI, UKPBJ Kementerian Perindustrian RI, UKPBJ Kementerian Pertanian RI, UKPBJ Kementerian Tenaga Kerja RI, UKPBJ Kementerian Koperasi dan UMKM RI, UKPBJ Provinsi Jawa Barat, UKPBJ Provinsi Lampung, UKPBJ Kabupaten Langkat dan UKPBJ Kabupaten Malang.
